Metrotvnews.com, Jakarta: Staf Khusus Presiden bidang Perekonomian Firmanzah memastikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat. Presiden lebih mengambil langkah pengendalian BBM bersubsidi yang akan diputuskan hasilnya dalam bulan ini.
"Sebenarnya memang kalau kita lihat di Bali (29/3) kemarin fokus dari diskusi mengendalikan subsidi BBM. Seperti disampaikan presiden, opsi kenaikan harga BBM adalah opsi terakhir, karena tahun 2005 kita pernah lakukan adjustmen (penyesuaian/menaikkan harga) di BBM bersubsidi, kita tahu inflasi meningkat jadi 17 persen kemudian kemiskinan meningkat dari 15,97 jadi 17,75 persen di tahun 2006," kata Firmanzah ditemui di Komplek Istana Kepresidenan, Jumat (05/4).
Diterangkan Firmanzah, aspek inflasi dan memicu terjadinya kemiskinan itulah yang membuat Presiden SBY enggan ambil keputusan naikkan harga BBM bersubsidi karena pernah terjadi ditahun 2005 dan inflasi meningkat signifikan. Kekhawatiran SBY juga terkait masyarakat miskin yang akan bertambah banyak lantaran BBM bersubsidi naik.
"(inflasi) ini yang memang selalu jadi perhatian presiden, jangan sampai solusi yang kita ambil disatu sisi bisa selamatkan fiskal, tapi disisi lain rakyat miskin bertambah banyak," papar lelaki yang pernah menjabat Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia itu.
Menurut Presiden, kata Firmanzah, pola pertumbuhan ekonomi di Indonesia berbeda dengan negara asia tenggara lain. Indonesia sangat bergantung pada kekuatan daya beli masyarakatnya, jika BBM dinaikkan maka daya beli berkurang dan dampaknya akan sangat besar.
"Presiden ingatkan, jangan sampai nanti bisa ciptakan komplikasi yang lebih kompleks di masyarakat, inflasi meningkat dan kemiskinan bertambah, daya beli masyarakat berkurang karena ekonomi kita ini berbeda dengan Singapura, Malaysia dan Thailand, ekonomi kita menurut BPS 54-55 persen ditopang oleh konsumsi domestik. Jadi, kalau ada pelambatan konsumsi domestik maka dampaknya itu akan sangat luar biasa bagi penciptaan lapangan kerja dan lapangan usaha dsb," urai Firmanzah.
Lantaran memilih tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi, Presiden SBY menyerahkan solusi kepada Menko Perekonomian dan Menteri ESDM untuk membahas opsi pengendalian BBM bersubsidi. Ada tiga opsi yang kini tengah dimatangkan.
"Sistem IT (teknologi informasi) untuk mengendalikan konsumsi BBM yang tidak tepat sasaran disejumlah daerah, kemudian ada opsi untuk ciptakan varian baru, ini jg bkn opsi baru karena beberapa waktu lalu pernah di sounding yaitu RON (oktan) 90 dengan kisaran harga 7000-7500 rupiah dengan kualitas yang lebih tinggi dengan tetap ada subsidi. Kemudian ada opsi untuk pembatasan penggunaan BBM bersubsidi untuk kendaraan roda empat dengan plat hitam," ungkap Firmanzah.
Lalu kapan Presiden akan memutuskan langkah pengendalian BBM bersubsidi tersebut. Firmanzah hanya mengatakan akan ada keputusan dalam waktu dekat, meski begitu ia tidak membantah ucapan Menko Perekonomian Hatta Rajasa bahwa akan ada keputusan bulan April ini.
"Kalau Pak Hatta bilang bulan ini ya berarti bulan ini. Kita tunggu saja ya, presiden juga sangat konsern terhadap hal itu. Secepatnya setelah presiden mendapatkan pilihan-pilihan (dari Menko Perekonomian dan Menteri ESDM) yang kiranya bisa dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama, demi fiskal dan kompleksitas bisa kita kendalikan," tutup Firmanzah. (Fidel Ali Permana)
Editor: Afwan Albasit
